Utang Luar Negeri Indonesia

images261Utang Luar Negeri sebagai Beban Politik
Salah satu beban politik ekonomi Indonesia adalah hutang luar negeri yang terus membengkak. Hutang ini sudah begitu berat, mengingat pembayaran cicilan dan bunganya yang begitu besar. Biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar, sehingga biaya untuk kepentingan-kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak menjadi sangat minim yang berimplikasi cukup luas.
Tulisan-tulisan tentang hutang luar negeri sudah banyak yang ditulis para kalangan, baik itu sebagai politisi, pengamat, dan atau khususnya kalangan ilmuwan. Namun saat ini topic tersebut masih hangat dan menarik untuk diperbincangkan.
Secara geografis, Indonesia telah dianugrahi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun kenyataan modal tersebut tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Yang terjadi ialah utang Indonesia yang semakin banyak dan menyulitkan berbagai sektor. Padahal utang Indonesia kebanyakan kepada asing.

PEMBAHASAN

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut.
# Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan.
# Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia
Negara-negara donor bagi Indonesia adalah:
1. jepang
2.Bank pembangunan asia
3.Bank dunia
4.jerman
5.pihak lain
Pembayaran utang luar negeri paling banyak terjadi pada th.2009. Pemerintah harus menyiapkan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo tahun depan senilai uS$ 6,514 Miliar. Hampir 3X lipat dari tahun 2008 sebesar US$ 2,894. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya akan menurun:
Th 2010 US$ 5,215 M
Th 2011 US$ 4,614 M
Th 2012 US$ 4,516 M
Th 2013 US$ 4,562 M
Th 2014 US$ 4,371M
Pelunasan utang Indonesia sampai dengan tahun 2040
Utang Luar Negeri sebagai sumber pembiayaan Pembangunan:
• Indonesia kaya akan SDA tapi blm digunakan scra optimal karena kurangnya Sdmodal
• Beberapa penyebabnya antara lain:
(1) pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah.
(2) Lemahnya sektor perbankan nasional.
(3) Kurang berkembangnya pasar modal
• Solusinya mendatangkan modal dari luar negeri, yang umumnya dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor/impor).
• jumlah yang didapat akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor antara lain:
1. Ketersediaan dana dari negara kreditur
2. Daya serap negara penerima (debitur).
3. Ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia di negara penerima
4. Kemampuan negara penerima bantuan untuk membayar kembali (re-payment).
5. Kemauan dan usaha negara penerima untuk membangun
Dampak terhadap Pembangunan Nasional;
• Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru.
• Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing.

Utang yang jatuh tempo pada tahun 2009 itu hampir 3 kali lipat lebih besar dari utang luar negeri yang jatuh tempo di tahun 2008 sebesar US$ 2,894 miliar.
Demikian data dari Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu yang di-updated 31 Juli 2008 .
Setelah puncak jatuh tempo di tahun 2009, utang luar negeri yang jatuh tempo-tempo berikutnya terus menurun. Untuk jatuh tempo utang luar negeri tahun 2010 turun menjadi US$ 5,215 miliar, tahun 2011 US$ 4,614 miliar, tahun 2012 US$ 4,516 miliar, tahun 2013 US$ 4,562 miliar, tahun 2014 sebesar US$ 4,371 miliar. Pinjaman utang luar negeri masih akan jatuh tempo tiap tahunnya hingga tahun 2040.

Proporsi untuk utang luar negeri terbanyak berupa pinjaman bilateral 53,22%, multilateral 29,1%, kredit ekspor 17,57%, kredit komersial 0.09% dan leasing 0,01%.

Sedangkan pinjaman luar negeri dalam mata uang valas terbesar adalah yen Jepang sebanyak 42,5%, dolar AS 28,9%, euro 17,2%, lain-lain 9,5% dan poudsterling 1,9%.

Proporsi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan Kreditor adalah Jepang 40,3%, lain-lain 17,8%, ADB 16%, Bank Dunia 13%, Jerman 6,2%, AS 4,2%, dan Inggris 2,5%
Indonesia hingga saat ini mempunyai utang luar negeri sebesar Rp1.600 triliun, melampaui RAPBN 2009 sebesar Rp1.100 triliun. Menurut Wiryono Prakoso anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan bahwa “Jika seluruh aset BUMN di Tanah Air dijual akan mampu menutupi utang negara tersebut, bahkan masih mempunyai kelebihan sebesar Rp80 triliun”, utang luar negeri yang sangat besar itu menjadi beban berat dalam APBN. RAPBN 2009 misalnya sebesar Rp1.100 triliun, hanya Rp950 tiliun dana sendiri yang bersumber dari pajak maupun penghasilan negara lainnya, sehingga mengalami kekurangan sekitar Rp150 triliun. “Kekurangan dana untuk menutupi APBN harus dicarikan dana pinjaman baru dari luar negeri atau lembaga keuangan internasional,”. Ia menambahkan, kondisi yang demikian semakin memberatkan utang negara, padahal keinginan atau sasaran dalam penyusunan APBN harus surplus

Sementara itu, pemerintah masih bersikeras mencari utang luar negeri baru yang digunakan sebagai pinjaman siaga atau standby loan untuk menjaga kondisi fiskal. Perkiraan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), standby loan untuk tahun anggaran 2009 mencapai lima miliar dolar AS.
Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, Bank Dunia berkomitmen memberikan standby loan dua miliar dolar AS. Sisa tiga miliar dollar AS akan dicari dari sumber lain.

Namun, menurut Paskah, untuk menjaga neraca pembayaran, pemerintah akan memperkuat pasar dalam negeri mengurangi kebutuhan impor sehingga tekanan terhadap neraca pembangunan akan berkurang.
“Saat ini kami mengupayakan cadangan devisa dengan mengurangi impor dan membangun pasar domestik. Namun, proses mengurangi impor dan membangun pasar domestik membutuhkan waktu karena perlu perbaikan infrastruktur,” katanya.

Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara terkorup di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau urutan ketujuh di tingkat dunia.
“Posisi Indonesia terhadap penyalahgunaan keuangan negara di tingkat ASEAN berada pada urutan ketiga setelah Filipina dan Thailand,” kata Wiryono Prakoso, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan korupsi dengan nilai cukup besar itu sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Selain itu, tindak korupsi juga berpengaruh terhadap rendahnya mutu insfrastruktur dan pelayanan publik, serta terjadinya ekonomi biaya tinggi.
Wiryono Prakoso menjelaskan, KPK dalam melakukan upaya penyelidikan lebih memberikan perhatian terhadap pelayanan publik, antara lain kantor pelayanan Samsat, imigrasi, perpajakan dan pelayanan kesehatan.
Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.
Matai-Rantai Dari Hutang Luar Negeri Indonesia
Peraturan Pemerintah No.2/2008, merupakan bahagian dari matai rantai hutang luar negeri Indonesia yang tidak berkesudahan. Kebijakan nasional yang mengatur soal jenis dan tarif bagi Pendapatan Negara Di luar Pajak untuk Kawasan Hutan, adalah produk rezim SBY-JK yang tidak pro-lingkungan hidup dan tidak pro pada pengentasan.PP ini lahir karena desakan pihak World Bank (WB) dan koleganya, Asian Development Bank (ADB) serta Japan Bank for InternationalCooperation (JBIC) serta perusahaan transnasional.

Untuk menutupi kebutuhan anggaran Negara yang katanya defisit APBN 2008 dan 2009. maka pemerintah berpikir instan. Dengan membuka skema hutang luar negeri yang baru sebesar Rp.23,8 Triliun. Sekitar Rp.19,1 Triliun sudahdiperoleh pemerintah saat ini. Dan masih membutuhkan lagi sekitar 4,7 triliun ke depan (data Depkeu RI).World Bank menerima proposal hutang tersebut. Dengan sejumlah syarat tentunya.
Pertama; Pemerintah Indonesia harus meliberalisasi sektor moneter. Caranya, pemerintah tidak boleh melakukan depresiasi terhadap nilai tukar dollar.Sekalipun misalnya, nilai Rupiah menguat terhadap dollar, tapi nilai tukar Rupiah untuk kegunaan domestik tetap rendah.Lihatlah, harga-harga melambung tinggi. Harga bahan pokok yang tinggi, imbas dari liberalisasi sektor moneter yangtidak memproteksi harga kebutuhan pokok rakyat.
Kedua; Pemerintah Indonesia diharuskan meliberalisasi pula sektor fiskal. Salah satunya, perubahan dan koreksi atas sejumlah besaran tariff, bea, pajak, dan jasa. SBY-JK melihat, secara materil yang paling mudah dan tersedia untuk skema fiskal ini adalah kawasan hutan yang mungkin tinggal 55 juta hektar saja (data WALHI/Sawit Watch/WFI). Karena itu, dibuatlah produk kebijakan setingkat Peraturan Pemerintah (PP). Untuk mengakomodir perubahan pada nilai tarif, bea dan jasa. Yang memprihatinkan, hutan kita dinilai lebih murah dari harga sebiji mangga. Dengan kisaran Rp.120 – Rp.300 per meter. Atau sebanding dengan Rp.1,2 juta hingga Rp.3 juta per hektar.
Hutang luar negeri itu katanya untuk membiayai sejumlah projek. Seperti
(a) Development Program Loan (DPL);
b) Infrastructure Development Program Loan (IDPL);
(c) Loan Group For Recovery and Reconstruction (LGFR);
d) Climate Change Program Loan (CCPL).
Senarai program tersebut akan dibaiayai sepenuhnya oleh sumber hutang luar negeri. Padahal, hutang luar negeri kita yang lama belum mampu kita lunasi beban pokoknya. Baru sekedar mencicil bunga hutang saja. SBY-JK telah melanggar komitmennya sendiri pada saat Pilpres untuk tidak melanjutkan hutang luar negeri yang baru.
Yang lebih mengherankan, skema pembiayaan ini dikeluarkan menjelang berakhirnya masa jabatan SBY-JK sebagai Presiden dan Wapres yang mengizinkan sebahagian kawasan hutan lindung untuk pertambangan. Konspirasi antara skema hutang baru itu dengan pengumpulan dana kampanye menjelang Pemilu 2009, sangat sukar untuk disangkal oleh SBY maupun JK.
Berangkat dari latar-belakang tersebut, maka, Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah, menyatakan:
1. Mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) merekomendasikan pencabutan PP No.2/2008 kepada SBY-JK. Karena tidak sesuai dengan semangat UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Dan juga merusak komitmen global atas hasil-hasil putusan pertemuan Perubahan Iklim di Bali bulan Desember silam!.
2. PP No.2/2008 bertentangan dengan semangat nasional masyarakat Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan iklim, akibat deforestrasi hutan. Bagaimana mungkin, program perubahan iklim dibiayai dengan dana yang bersumber dari aktivitas perusakan hutan Indonesia sendiri. Karena, tentu PP ini akan berimplikasi pada konversi hutan untuk pembalakan, perkebunan, pertambangan dan usaha profit lainnya. Mana mungkin, bisa membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor pula. Mana mungkin, mengurangi dampak perubahan iklim, jika kita tetap menjajakan hutan untuk dibabat!
3. PP No.2/2008 bertentangan dengan semangat perbaikan lingkungan hidup Indonesia. Mengingat bencana terusmenerus menghantam wilayah kita selama 2 tahun terakhir ini. Ekosistem kita sudah sangat rentan akibat ulah manusia. Dan, sekitar 70% ekosistem kita yang bertumpu pada hutan tropis sudah kolaps dan rusak.
4. PP No.2/2008 tidak pro pada kemiskinan nasional. Karena 60% lebih, masyarakat kita bergantung kepada keberadaan hutan di sekitar mereka. Untuk basis produksi (non kayu), dan sumber penyedia jasa air bagi kebutuhan irigasi pertanian di wilayah hilir, maupun kebutuhan pasokan air bagi masyarakat pesisir. Jika hutan rusak lagi karena PP maka jumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia akan semakin bertambah. Mungkin bisa mencapai 40 % dari total penduduk. Karena kehilangan basis produksi, yang bertumpu pada keberadaan hutan yang lestari.

Solusi:
Menurut saya, utang luar negeri itu tidak selamanya buruk/merugikan asal diatur dan dikelola sedemikian rupa sesuai dengan proporsi dan kebutuhan. Toh saya mengaplikasikannya suatu negara sebagai suatu perusahaan yang tetap dapat berjalan dengan aktifitas utang dengan catatan alokasi dana dari utang yang baik sehingga dapat menuai manfaat dan hasil yang maksimal. Juga jumlah utang yang tidak melebihi dana APBN sehingga tidak memberatkan untuk jangka panjangnya.
Pembangunan Nasional sebagai pemicu utang luar negeri tidak dapat dibenarkan jika jangka panjangnya akan menyengarakan rakyat, dan menimbulkan perpecahan. Untuk itu solusi yang dapat saya tawarkan untuk mengurangi utang luar negeri ialah:
• Meningkatkan SDM Indonesia sehingga dapat berkreasi dan meningkatkan pendapatan nasional.
• Menggalakkan cinta produk nasional sehingga produk dalam negeri dapat terserap
• Melakukan perjanjian utang dengan nilai rupiah sehingga apabila terjadi kenaikan kurs dollar,kita tidak terpengaruh
• Meningkatkan pertumbuhan investasi dan infrastruktur

KESIMPULAN

Perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikankontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Sehingga dengan terlaksananya pembangunan ekonomi tersebut, tingkat pendapatan per kapita masyarakat tumbuh.
Penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, juga sebagian negara-negara di ASEAN, adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Defisit current account ditutup dengan surplus capital account, terutama dengan modal yang bersifat jangka pendek (portfolio invesment), yang relatif fluktuatif. Sehingga, apabila terjadi rush akan mengancam posisi cadangan devisa negara, akhirnya akan mengakibatkan terjadinya krisis nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing. Hal inilah yang menyebabkan beban utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, bertambah berat bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah.
Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya, semasa krisis ekonomi, utang luar negeri itu harus dibayar dengan menggunakan bantuan dana dari luar negeri, yang artinya sama saja dengan utang baru, karena pada saat krisis ekonomi penerimaan rutin pemerintah, terutama dari sektor pajak, tidak dapat ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan anggaran belanjanya.
Dalam jangka panjang akumulasi dari utang luar negeri pemerintah ini tetap saja harus dibayar melalui APBN, artinya menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jangka panjang pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia masa mendatang. Adalah suatu hal yang tepat, bila utang luar negeri dapat membantu pembiayaan pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, penggunaan utang luar negeri yang tidak dilakukan dengan bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian, dalam jangka panjang utang luar negeri justru akan menjerumuskan negara debitur ke dalam krisis utang luar negeri yang berkepanjangan, yang sangat membebani masyarakat karena adanya akumulai utang luar negeri yang sangat besar.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: